Petani adukan Kapolres Tapsel ke Kompolnas

Hasil gugatan praperadilan yang dilakukan Sinur Situmorang (59), petani asal Simpang Simalholdee RT 01/RW 01, Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, terkait penangkapan yang dilakukan sejumlah aparat setempat berbuntut panjang. Sinur melaporkan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan ke Komisi Kepolisian Nasional, Kamis (5/2) ini.

“Kaitannya dengan putusan praperadilan yang tidak dilaksanakan, namun kita koreksi sekiranya kemarin sore putusan praperadilan oleh Polda Sumatera Utara terhadap klien kita dilaksanakan. Kita apresiasi meski terlambat,” kata Ahmad Dahlan Hasibuan, kuasa hukum Sinur, di Kantor Kompolnas, Jakarta, Kamis (5/2).

Dahlan mengatakan, kliennya sangat menyesalkan tindakan Kapolres Tapanuli Selatan dan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang kepercayaan Sinur karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Padahal, majelis hakim dalam putusan praperadilannya telah menerima permohonan yang diajukan kliennya.

“Padahal sebelumnya ada putusan praperadilan bahwa pengambilan atau mencuri hasil kebun di atas lahan sengketa yang telah diletakkan sita jaminan,” ujarnya.

Menurut dia, ada dua putusan praperadilan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dilaporkan kliennya. Pertama putusan praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN-PSP tanggal 25 Juli 2014 dan putusan praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2014/PN-PSP tanggal 27 Januari 2015.

“Kedua gugatan klien kami diterima oleh majelis hakim,” kata dia.

Untuk itu, Dahlan berharap Kompolnas merekomendasikan kepada petinggi Polri agar Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan yang selama ini disuruh menangkap dengan cara membabi buta, bahkan menembakkan senjata api di kantor partai politik setempat.

“Ini perlu dievaluasi keberadaannya, bila perlu dicopot (Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan) dari jabatannya. Sebab jika dipertahankan, kita yakini masyarakat Tapanuli Selatan tidak percaya dengan kehadiran kepolisian di sana,” ucapnya.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Tapanuli Selatan Sutor Siregar berharap yang sama supaya ke depan polisi betul-betul melaksanakan hukum bukan melaksanakan kekuasaan, sehingga masyarakat benar-benar percaya dengan kehadiran Polri di Tapanuli Selatan.

“Kalau masih terus melaksanakan kekuasaannya, maka tidak lama rakyat akan melakukan perlawanan. Sebaiknya terapkan aturan hukum yang berlaku di republik ini,” kata Sutor.

Terpisah anggota Kompolnas Edi Syaputra Hasibuan mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti pengaduan tersebut, karena ini bagian dari tugas Kompolnas untuk menerima keluhan bila ada anggota Polri yang berbuat semena-mena. Dia berjanji segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kita akan proses laporan ini untuk meminta klarifikasi, kita akan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Tapanuli Selatan untuk lakukan klarifikasi. Sesegera mungkin kita layangkan surat ke sana,” tandasnya.