Padangsidimpuan, (Analisa). Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar diklat pengelolaan barang milik daerah tahun 2012 di aula hotel Tor Sibohi Sipirok, Selasa (25/9).
Hadir dalam diklat yang dibuka asisten I Pemkab Tapsel Aswad Daulay itu, para unsur SKPD, camat, nara sumber dari BPKP serta peserta dari berbagai instansi se-Pemkab Tapsel.

Dalam sambutan tertulis Bupati Tapsel H. Syahrul M Pasaribu yang dibacakan asisten I Aswad Daulay disebutkan, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 17 tahun 2007 secara ekpelisit diamanatkan jika mekanisme pengelolaan barang milik daerah perlu dimaksimalkan terutama yang berkaitan dengan penata usahaan.

Inventarisasi dan pelaporan kata Bupati bertujuan, agar semua kekayaan daerah baik yang dibeli atapun diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, bergerak atau tidak bergerak dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang.

Diakuinya, kecenderungan pengolahan barang milik daerah kurang tertib dikarenakan kurangnya keseriusan dari personil pengurus menekuni dan menghayati pekerjaan tersebut.

“Oleh karena itu, diklat ini sangat penting karena merupakan bagian dari upaya mewujudkan peningkatan kemampuan pengelolaan barang melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang, ” ujarnya.

Bupati mengimbau, agar para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan tekun dan seksama sehingga nantinya mampu merealisasikannya dalam pekerjaan.

Sementara kepada para SKPD dan pengurus dan penyimpan barang, Bupati menghimbau, agar membuat nomor kode, aset setiap kesatuan kerja masing-masing.

Membuat sensus barang, inventarisasi data autentik (akurat) dan mukhtahir serta membuat rencana kebutuhan pemeliharaan barang (RKBU) sekali setahun.

“Binalah dan beri motivasi pengurus barang yang ada di SKPD untuk selalu aktif dalam pengelolaan barang milik daerah,” imbuhnya.

Sementara itu BPKP perwakilan Sumut Arthur Pasaribu dalam sambutannya mengharapkan, para peserta dapat mengikuti seluruh materi yang disampaikan narasumber nantinya dengan baik. “Materi diklat dilakukan secara farsial, sehingga 13 langkah yang akan disampaikan para narasumber harus secara keseluruhan diikuti, ” imbuhnya.

Diharapkannya, para pimpinan SKPD jangan mudah memutasi stafnya yang telah mengikuti diklat agar ilmu yang didapatkannya dalam diklat tidak sia-sia. “Para peserta diklat juga jangan pelit ilmu, berbagilah dengan rekan kerja lainnya,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua panitia yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkab Tapsel Drs.Syahtoat melaporkan, dasar pelaksanaan diklat pengelolaan barang milik daerah adalah peraturan mendagri no 17 tahun 2007 tentang pedoman tekhnis pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan mendagri no 31 tahun 2007 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah.

Dijelaskan, diklat yang diselenggarakan mulai (25-27/9) di tor sibohi Sipirok dengan peserta sebanyak 80 orang pengurus dan penyimpan barang dari seluruh SKPD se-Kabupaten Tapsel itu bertujuan, meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam pengukuran dan penilaian barang milik daerah secar efektif dan akuntabel.

“Sehingga Pemkab Tapsel dapat mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan guna menjamin terciptanya disiplin dalam kebijakan pengolahan barang, ” katanya. 

http://www.analisadaily.com