Ketua Panwas Bantah Tolak Hasil Pemilukada Padangsidimpuan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Padangsidimpuan (Psp) menegaskan tidak pernah mengatakan menolak hasil Pemilukada Psp 18 Oktober 2012 lalu. “Tidak benar saya sebagai Ketua Panwaslu Kota Psp mengatakan menolak hasil Pemilukada Psp. Yang benar saya tegaskan lagi adalah menolak daftar pemilih tetap (DPT). Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya soal DPT ini akan saya perjuangkan,” kata Ketua Panwas Psp, Helti Ritonga SPd dalam konfrensi persnya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (27/10).
Konfrensi pers ini, kata Helty, perlu dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan sejumlah media massa beberapa hari lalu yang menyebut Panwaslu Psp tolak hasil Pemilukada. “Pemilukada Psp sudah cukup berjalan demokratis, terbukti tidak adanya keributan dan semuanya aman dan kondusif. Panwaslu cuma soroti soal DPT, ya hanya itu, bukan tolak menolak hasil Pemilukada. Saya kesal kinerja KPUD yang terkesan amburadul.
DPT berantakan. Karena, banyak warga pemilih yang tidak mendapatkan undangan,” beber Helty .Terkait DPT dan NIK, terang Helti, itu sangat penting karena tujuannya ke masa yang akan datang. Apalagi, menjelang Pilgubsu dan menyongsong Pemilu 2014. Disinggung seberapa besar pelanggaran yang ditemui pada pelaksanaan Pemilukada Psp dengan 6 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah 2012, Helti mengatakan ada laporan yang sudah masuk ke Panwas dan sedang disusun untuk dipelajari oleh Panwas.
“Pelanggaran-pelanggaran ada dan sedang kita susun untuk dipelajari. Namun, kita bangga, masyarakat Kota Psp sudah cerdas berdemokrasi memilih pemimpinya. Pelaksanaanya berlangsung aman, sukses dan cukup lancar,” kata Helti. Soal kehadirannya di ruang Kapolres Psp beberapa waktu lalu, Helty menjelaskan kalau kedatangannya atas undangan Kapolres karena ada massa yang demo soal pilkada.
“Saya waktu itu diundang Pak kapolres, saat itu ada masyarakat dan mahasiswa yang mau demo soal pilkada, kapolres menegaskan kepada para pendemo tidak usah demo, nanti ada yang menunggangi makanya diadakan pertemuan di ruang Kapolres. Saat di ruangan Kapolres itu yang saya persoalkan saat itu hanya DPT saja dan tidak ada saya ucapkan soal penolakan hasil Pemilukada apalagi isu lain,’’ tegas Helty.
Lanjut Helty terkait persoalan masalah DPT  yang masih janggal akan menyurati KPU Kota Psp untuk mempertanyakan sejauh mana batas pengawasannya dan realsiasi DPT dari KPU terhadap masyarakat yang terdaftar dalam DPT ataupun tidak. ‘’Masalah DPT ke depan kita tidak main-main, apalagi ini menyangkut hak pilih dari masyarakat yang terdaftar dalam DPT,” ujarnya.

Itu Pernyataan Pribadi

Dua anggota Panwaslukada Kota Padangsidimpuan (Psp) Julkarnaen Hasibuan SH dan Ali Amran MSi menyatakan, keterangan Ketua Panwaslukada Psp Helty Ritonga SPd yang menyatakan menolak hasil pemilukada Kota Psp yang terbit di media massa Rabu (24/10) lalu, bukan atas nama lembaga Panwaslukada Kota Psp melainkan pribadi.
Hal ini sesuai dengan surat Panwaslukada Kota Psp Nomor 153/PANWASLUKADA-PSP/X/2012 terkait bantahan berita tertanggal 27 Oktober 2012, yang ditandatangani Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslukada Kota Psp, Julkarnaen Hasibuan SH dan Koordinator Divisi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Panwaslukada Kota Psp, Ali Amran Msi, yang disampaikan ke Kantor METRO TABAGSEL, Minggu (28/10).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas, Julkarnaen Hasibuan SH dan Koordinator Divisi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran, Ali Amran MSi dalam suratnya yang ditandatangani dan distempel menyampaikan, mereka berdua sebagai anggota Panwaslukada Kota Psp menyatakan bahwa segala keputusan Panwaslukada Kota Psp adalah melalui rapat pleno.
Mengenai pernyataan Ketua Panwaslukada Kota Psp tersebut bukan merupakan hasil rapat pleno Panwaslukada Kota Psp. metrosiantar.com