Cawalkot Menggugat Tidak Siap Kalah

Sidimpuan – Pasangan Calon Walikota (Cawalkot) yang kalah dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik. Koordinator Interupsi, Timbul Simanungkalit mengkritik tindakan dari cawalkot yang kalah dan menggugat ke MK, karena menurutnya tindakan tersebut adalah bentuk dari sikap ketidakdewasaan yang bersangkutan dalam berpolitik. “Percuma saja para kandidat menandatangani kesepakatan bersama Siap Menang Siap Kalah, kalau akhirnya tidak menerima kekalahan. Saling tuding, mencari kambing hitam ini adalah bukti belum siap menjadi pemimpin dan juga tidak dewasanya cara berfikir dalam berpolitik,” ujar Timbul.
Berbagai alasan dimunculkan dalam persidangan di MK, seakan-akan pilkada berlangsung kacau dan curang. Padahal masyarakat semua tahu, semuanya berlangsung tertib dan aman. “Gugatan ke MK adalah upaya hukum, tapi jangan kita menjadikan MK mengurusi Pilkada saja. Kalau semua Pilkada di Indonesia dibawa ke MK, kapan lagi penyelesaian judicial review yang masih antre persidangannya di MK saat ini. Padahal ini penting untuk tertib perundang-undangan di Indonesia. MK jangan dijadikan alat untuk syahwat kekuasaan bagi orang-orang yang gila jabatan. Janjinya dulu waktu kampanye mau mensejahterakan Kota Psp, kok malah membuat masyarakat resah? Pemahaman masyarakat tentang gugatan MK masih minim, sehingga isu tersebut membuat mereka menjadi bingung,” tegasnya.
Dikatakan Timbul, harus perlu lebih dewasa berdemokrasi dan grafiknya harus menaik. Timbul memberi contoh Presiden AS Obama menang tipis dalam pemilu AS minggu ini, hanya beda 2 persen dengan lawannya Mitt Romney. Tapi Romney yang kalah dengan segera mengakui kekalahannya dan memberikan selamat kepada Obama. Karena keduanya menyadari bahwa yang terpenting adalah kemakmuran negaranya bukan ambisi pribadi. “Ini bedanya jauh 12%, kok malah menggugat?” kata aktivis senior ini.
Ketika ditanya kemungkinan pilkada ulang, Timbul mengatakan sangat tipis kemungkinan untuk itu. Pilkada ulang itu katanya membutuhkan biaya besar. “Apalagi saat ini kita sudah memasuki tahapan Pilgubsu. Hakim MK pasti akan dengan bijak mengambil keputusan untuk itu, Walaupun mereka ada di Jakarta, tapi mereka tahu apa sebenarnya yang terjadi di Psp. Jadi tidak usah berharap pilkada ulang,” pungkasnya.
http://apakabarsidimpuan.com