Catatan dan Legitimasi Pemilukada Padangsidimpuan

Sekilas Kandidat 3 Besar Proses politik pemilihan dalam hal ini  pencoblosan Walikota Padangsidimpuan baru saja usai. Penghitungan suara masih  berlangsung, namun dari beberapa  perhitungan quick account dan internal  masing-masing kandidat, perhitungan  mengerucut pada 3 besar, urutan pertama, pasangan nomor 3, Andar-Isnan, urutan kedua pasangan nomor 4, Dedi Affan, dan urutan 3 pasangan Rusydi-Riswan (2R). 
Oleh: Ir.H. Rusydi Nasution MM

(IPB) Si Anak Guru

Menarik untuk dicermati urutan peraih suara ini, karena menunjukkan proses pertarungan yang sengit. Dua orang peraih suara terbanyak didukung beberapa parpol dan kepala daerah yang notabene adalah para ayah dan mertuanya, belum lagi sumberdaya modal yang luar biasa yang dimilliki serta jaringan politik dan sosial yang dimiliki, baik dari birokrasi sampai struktur pemerintahan kelurahan dan kepala lingkungan. Sementara pasangan nomor urut 2 atau biasa dipanggil 2R bertolak belakang 180 derajat dengan kedua pasangan tersebut, pasangan ini menawarkan program pembangunan, kontrak politik, kekuatan figur, nurani dan bangkitnya harapan.
Belum lagi, pasangan ini bekerja sendirian tanpa bantuan dari partai pendukung yang notabene juga adalah partai penguasa dan partai besar. Belum lagi juga sebagian pengurus partai diam, membelot dan malah ada yang menjadi tim sukses dari kandidat lain. Pertarungan yang tidak seimbang ini dan hasilnya mengisyaratkan bahwa perubahan akan segera terjadi, masyarakat pemilih cerdas dan yang masih punya hati nurani mulai tumbuh di Kota Padangsidimpuan, ini modal investasi yang luar biasa.
Sayang partai tersebut tidak memanfaatkan atau absen ketika semangat msyarakat tumbuh, euforia masyarakat sedang marak, partai masih berpikir cara lama dan tidak tertarik dengan isu perubahan, program dan cara berpolitik modern, masih terpola dengan cara konvensional dalam memenangkan pertarungan.
Jika saja cara kampanye ini didukung, penulis meyakini bahwa para anggota legislatif yang bertarung nantinya adalah karena figur, kemampuan, program dan pasti itu minim biaya,  bila minim biaya pembangunan masyarakat dan kota akan optimal dan maksimal.  Politik adalah investasi, butuh kesabaran, kejelian dan kemampuan membaca arah, dan kalau investasi pasti butuh horizon waktu yang panjang, bukan jangka pendek. Dan terlebih bukan kepentingan sesaat apalagi pribadi.

Proses Pemilukada

1. Catatan Kerja KPUD

Proses pemilukada sendiri memberikan puluhan catatan hitam. KPUD yang tidak bekerja sungguh-sungguh. Ini terlihat dari pengumuman DPS yang tidak memberi ruang dan waktu pemutakhiran, terkesan menggampangkan sehingga memberikan opini negatif. DPT yang amburadul, dimana banyak pemilih ganda.
Penulis menemukan beberapa pemilih mendapat 5-6 surat undangan memilih untuk satu orang saja, pendistribusian kotak suara yang lambat, pendirian TPS sehari  sebelum pencoblosan, kotak suara dengan segel sudah rusak, belum lagi komitmen KPUD yang setengah-setengah akan nasib pemilih yang tidak ada dalam DPS, keluhan akan pemutakhiran data dibiarkan, sosialiasi KPUD akan pemilih yang tidak dapat undangan memilih dapat menggunakan KTP tidak maksimal dilakukan. Petugas KPPS ditengarai adalah keluarga dari salahsatu tim sukses dari salahsatu kandidat.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan kecurangan dan pengawasan atas uang yang distribusikan agar si pemilih yang telah menerima uang tersebut harus memilih calonnya.

2. Catatan Kerja PNS/Birokrasi

Birokrasi atau PNS dimanfaatkan dan digunakan untuk mendukung salahsatu calon, lurah dan kepala lingkungan bergerak untuk kepentingan salahsatu calon, kepala lingkungan mendistribusikan surat undangan bukan KPPS. Seharusnya petugas KPPS-lah yang melakukan pendistribusian surat undangan. Kepala Lingkungan pun dihampir seluruh lingkungan merata melakukan pendistribusian uang agar memilih salahsatu kandidat.
Surat undangan tidak diberikan bila si pemilih adalah pendukung calon lain.  Belum lagi mobilisasi massa dari tiap-tiap lingkungan dalam kampanye terbuka yang dilakukan salahsatu calon.  Pembagian raskin dilakukan pada saat mobilisasi massa untuk kampanye. Belum lagi lurah, kepala dinas dan camat ikut serta dalam penggalangan untuk mendukung salahsatu calon, bahkan terang-terangan dengan beredar rekaman.

3.  Catatan Kerja Panwaslu

Panwaslu sejak awal sudah menunjukkan kinerja yang memprihatinkan. Pelanggaran kampanye begitu luar biasa, alat peraga seperti baliho, spanduk tidak mengindahkan tata letak, ruang dan waktu.  Penempatan alat peraga yang melanggar hukum, dan batas waktu penyajian alat peraga pun melanggar hukum. Penulis banyak melihat baliho salahsatu kandidat sebelum hari H pencoblosan masih berdiri di gang gang kelurahan.
Belum lagi pada saat pemilihan/pencoblosan, petugas panwas tidak berada di tempat TPS.  Penulis sempat berkeliling mengamati TPS yang ada. Pembagian uang oleh kepala lingkungan yang jelas-jelas ada dibiarkan saja, bahkan terdengar konon kabar ada panwas yang ikut melakukan hal yang sama dengan Kepala Lingkungan tersebut.

4.  Catatan Kondisi Masyarakat

Kota Padangsidimpuan

Ironis dan menyedihkan melihat kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan. Pendukungan terhadap salahsatu calon bukan didasarkan pada kemampuan, integritas dan kapasitasnya, tetapi lebih kepada kepentingan sesaat dan pribadi seperti uang, jabatan dan persaudaraan.  Ironis, ketika banyak juga masyarakat terdidik yang ikut terseret dalam cara jahiliyah tersebut. Menyedihkan ketika tidak ada satupun yang berteriak dan bersuara.
Apakah ini indikasi bahwa tidak ada lagi tokoh yang jadi panutan, masyarakat tidak lagi mempunyai hubungan emosional dengan para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.  Bahkan organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan diam, bahkan ikut arus dalam pelanggaran etika, hukum dan peraturan yang ada. Ironis ketika organisasi-organisasi lainnya diam, bahkan cenderung apatis ketika kebenaran dan hukum tidak diindahkan.
Rasanya kita semua, bukan saja rakyat awam, tidak mengetahui apa gunanya pemimpin.  Penyakit sosial masyarakat pun silau akan uang Rp150 ribu dengan menggadaikan masa depan 5 tahun menjadi umum dan maklum, dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam horja seringkali kita mendengar daging atau lauk horja bisa hilang disembunyikan.  Bagaimana kita memperbaiki semua ini, bila kita memikirkan diri kita sendiri saja. Ini menjadi catatan kita bersama agar kota terselamatkan.

Legitimasi Pemilukada Kota Padangsidimpuan

Penulis menekankan bahwa kritik dan catatan ini bukan didasarkan pada ketidaksukaan akan kandidat lainnya dan juga bukan kepada pribadi lurah, kepala lingkungan, KPUD dan Panwas serta orang2 politik, tetapi kepada proses yang tidak adil, tidak mengindahkan hukum dan etika. Sekali lagi bukan kepada pribadinya, walau diantaranya masih mempunyai hubungan kekerabatan dan sosial dengan penulis, namun kepada predikat yang mereka sandang sebagai kepala lingkungan, lurah, camat, petugas KPUD, Panwas dan  tokoh-tokoh masyarakat.
Terlepas siapapun pemenangnya asal melalui peraturan dan permainan yang fair akan membuat pemimpin Kota Padangsidimpuan mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat. Dengan legitimasi dari rakyat, proses pembangunan akan berjalan dengan baik, masyarakat mencintai pemimpinnya dan pemimpinnya pun mencintai masyarakat hingga dia menempatkan kepentingan rakyat menjadi pedoman dan yang utama. Apakah pemimpin Kota Padangsidimpuan mempunyai legitimasi? Silahkan dijawab masing-masing.  Pemimpin yang tidak mempunyai legitimasi akan mempunyai banyak persoalan. Wallahu Aklam bisshawab.
http://www.metrosiantar.com